Dinamika politik penentuan wakil untuk Mualem (Muzakir Manaf) akhirnya menemui titik terang setelah melalui serangkaian proses negosiasi dan diskusi internal yang panjang.
Direktur Eksekutif Lembaga Emirates Development Research (EDR) Usman Lamreung menyebutkan, setelah berbagai perdebatan dan spekulasi mengenai sosok yang akan mendampingi Mualem, keputusan akhir telah diambil. Fadlullah, atau akrab disapa Dek Fad, Ketua Partai Gerindra, ditetapkan sebagai pendamping Mualem dalam kapasitas sebagai wakil gubernur.
Keputusan ini tentu tidak diambil sembarangan. Walaupun ada berbagai spekulasi tentang dinamika politik internal dan eksternal, yang menganggap bahwa Dek Fad belum memiliki dukungan resmi dari Partai Gerindra, isu tersebut akhirnya terbantahkan. Surat penetapan resmi mengumumkan Dek Fad sebagai calon wakil gubernur, menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yang matang dari Mualem dan partai koalisi.
Perdebatan yang muncul ke publik terkait penetapan calon ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Keseimbangan kekuatan politik di Aceh, aspirasi masyarakat, serta strategi untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan provinsi tersebut menjadi pertimbangan penting. Proses ini menunjukkan betapa kompleksnya politik lokal di Aceh, di mana faktor sejarah, identitas, dan loyalitas sangat mempengaruhi setiap keputusan politik.
Partai Aceh dan Mualem melakukan terobosan politik signifikan pada PILKADA 2024. Partai Aceh berhasil melakukan konsolidasi politik dengan membangun kekuatan koalisi lintas partai, baik dari partai nasional maupun lokal. Ini merupakan langkah penting mengingat sebelumnya komunikasi politik dengan Jakarta sering mengalami kendala. Dengan terbukanya jalur komunikasi politik ini, Partai Aceh menunjukkan transformasi menjadi partai yang lebih moderat dan terbuka.
Hari ini, Partai Aceh menggelar deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati/walikota, yang dipusatkan di Banda Aceh. Acara ini menandakan kesiapan Partai Aceh untuk bertarung dalam PILKADA 2024, menghadapi kompetisi dari partai politik lainnya. Deklarasi ini juga menggambarkan kesiapan dan komitmen Partai Aceh dalam merebut kekuasaan dengan penuh persiapan.
Melalui langkah-langkah ini, Partai Aceh tidak hanya menegaskan posisi politiknya, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam hal keterbukaan dan konsolidasi. Ini merupakan sinyal bahwa partai tersebut siap menghadapi tantangan politik dengan cara yang lebih inklusif dan modern.
Harapan kita adalah agar PILKADA 2024 dapat berlangsung dalam suasana damai, aman, adil, dan jujur. Dengan adanya keputusan yang telah diambil dan persiapan yang dilakukan, diharapkan proses politik ke depan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa Aceh menuju kemajuan yang lebih baik.[]
