Proses Pembelajaran Terhambat, LLDIKTI Aceh Panggil Rektor Unaya

banner 120x600

BANDA ACEH — Wakil Rektor I Dr. Usman Lamreung, M.Si, Wakil Rektor II Dr. Akhyar, M.Si, beserta jajaran perwakilan civitas akademika Universitas Abulyatama diundang oleh LLDIKTI Wilayah XIII Aceh untuk mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT).

“Awalnya, LLDIKTI merencanakan kunjungan langsung ke kampus Universitas Abulyatama. Namun, karena pihak rektorat, dekan, dan dosen yang berada di bawah naungan Yayasan Abulyatama Aceh belum dapat mengakses kampus, agenda tersebut diubah menjadi pertemuan di kantor LLDIKTI, yang kemudian dihadiri oleh pihak universitas” ujar ketua Tim Evalusi dan Evaluasi LLDIKTI, Muhammad Nur Aceh, Selasa (06/04/2025).

Go Atjeh Go Atjeh Go Atjeh

Dalam pertemuan tersebut, para Wakil Rektor dan jajaran diterima oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Muhammad Nur, di ruang rapat LLDIKTI.

Menurut Muhammad Nurtim bahwa tujuan undangan ini adalah untuk memperoleh informasi langsung terkait kondisi proses pembelajaran serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa.

“Saat ini, Universitas Abulyatama masih menghadapi konflik internal yayasan yang berdampak signifikan pada aktivitas akademik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi” ujar Muhammad Nur.

Selanjutnya, tim EKPT melakukan wawancara dengan unsur pimpinan rektorat, yang diwakili oleh Dr. Usman Lamreung dan Dr. Akhyar M.Si. Setelah sesi tersebut, wawancara dilanjutkan dengan para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Pihak rektorat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LLDIKTI atas sambutan dan fasilitasi yang telah diberikan.

“Kami dari Rektorat Universitas Abulyatama Aceh yang berada dibawah yayasan Abulyatama Aceh sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas undangan dari pihak LLDIKTI Aceh serta pasilitas yang diberikan” ungkap Wakil Rektor I, DR Usman Lamreung

“Kami berharap Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melihat situasi di Universitas Abulyatama secara objektif dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mengakhiri konflik yang berdampak luas terhadap aktivitas akademik dosen dan mahasiswa,” pungkas Usman[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *