JAKARTA – Aksi sekelompok orang yang mengangkat slogan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sorotan. Kejadian ini terekam dalam foto dan video yang beredar di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa orang mengenakan pakaian adat sambil memegang slogan bertuliskan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Aksi itu terjadi di sela-sela pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) di New York, Amerika Serikat, Senin (21/04/2024) mendatang.
Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, terlihat petugas keamanan United Nations Departement of Safety and Security (UNDSS) mendatangi meja sekelompok orang tersebut dan mengambil slogan kertas yang mereka bawa bertuliskan “Free Maluku”, “Free Papua”, dan “Free Aceh”.
Salah seorang anggota delegasi dalam video itu menyatakan, teguran diberikan setelah keberadaan mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI di PBB.
“Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita,” protes salah satu peserta.
Sidang UNPFII sendiri rencananya berlangsung hingga 2 Mei mendatang. Kejadian ini memicu kembali perbincangan mengenai gerakan separatis di Indonesia.
PBB memang rutin menggelar berbagai sidang yang fokus terhadap berbagai isu hak asasi manusia, termasuk soal jaminan hak masyarakat adat di berbagai negara.
Sidang UNPFII tahun ini digelar selama dua pekan di markas PBB dan dihadiri oleh ratusan delegasi dari berbagai negara termasuk organisasi masyarakat adat.
Forum ini merupakan ruang diskusi bagi negara-negara anggota PBB dan perwakilan masyarakat adat dunia untuk membahas pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
RI buka suara
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat), membenarkan insiden slogan berbunyi “Free Papua, Maluku, dan Aceh” di forum PBB itu.
Roy menganggap kejadian tersebut tidak bertanggung jawab dan hanya mencari sensasi belaka.
“Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) beberapa hari yang lalu,” kata Roy ke awak media usai konferensi pers di Gedung Palapa pada Kamis (24/4).
Dia menjelaskan forum tersebut di bawah PBB. Di sana, negara-negara anggota PBB melakukan tukar pikiran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat adat dan cara bekerja sama dengan negara-negara lain dengan mempertimbangkan serta menghormati kedaulatan negara-negara anggota.
“Amat disayangkan, memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” ungkap dia.
Dengan demikian, saat ada orang-orang yang bisa hadir ke forum PBB meski dengan bendera NGO tetapi memanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu tak bisa diterima bahkan oleh organisasi internasional itu sendiri.
“Jadi ketika ada orang-orang mencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional,” ungkap Roy.[]
Sumber CNN Indonesia
