BANDA ACEH – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, mengaku pernah ditegur oleh seorang wakil presiden karena menutup perusahaan yang diduga terkait mafia beras.
Pernyataan ini disampaikannya secara terbuka di hadapan wisudawan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dan terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial.
“Kami pernah ditegur wakil Presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup usahanya, ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya,” ucap Amran Sulaiman, seperti dikutip suara.com dari siaran langsung di kanal YouTube Wisuda Universitas Hasanuddin.
Hal itu terekam dalam video yang dibagikan ulang oleh akun X @MurtadhaOne1 pada Kamis (17/4/2025).
Meski demikian, Amran tidak menyebutkan nama wapres yang dimaksud maupun waktu pasti kejadian tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah Kementerian Pertanian menutup usaha tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena ini melanggar regulasi yang ada di Republik Indonesia,” imbuhnya.
Pengakuan ini memicu kebingungan di kalangan publik, sebab penutupan usaha mafia beras seharusnya sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.
Sejumlah warganet meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti temuan tersebut.
“Waduh. Menteri Amran Sulaiman menuduh Wapres berusaha melindungi mafia beras. @KPK_RI @KejaksaanRI monggo ditindaklanjuti,” cuit pemilik akun.
Sebagai informasi tambahan, Amran Sulaiman mengaku setidaknya ada 50 mafia di sektor pertanian yang sudah ditindak dan 20 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya beras, mafia-mafia ini juga menggasak minyak goreng hingga pupuk.
Amran Sulaiman juga membeberkan bahwa ada pejabat di lingkup Kementerian Pertanian yang dipecat karena terlibat dengan mafia pertanian.
Jika dirinya tidak bersikap tegas dengan mafia pertanian, maka sektor pangan yang menjadi pondasi kestabilan negara dapat terancam.
“Bayangkan, kalau (harga beras) naik saja Rp 20.000, negara ini bisa dalam keadaan terancam. Saya selalu katakan, kenapa kalau sektor pertanian bermasalah, negara juga akan bermasalah,” jelasnya.
Tak hanya itu, mafia beras bisa sangat berbahaya, terutama dalam konteks ekonomi, sosial, dan keamanan pangan.
Manipulasi distribusi dan penimbunan beras juga dapat menyebabkan kelangkaan di pasaran. Ini mengganggu rantai pasok, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok.
Praktik juga dapat membuat petani merugi karena mafia sering membeli beras dari petani dengan harga rendah, lalu menyimpannya dan menjualnya dengan harga mahal. Petani tidak mendapat keuntungan yang layak, sementara mafia menikmati margin besar. Ini membuat petani makin terpuruk dan enggan menanam kembali.
Dengan kekuatan uang dan koneksi, mafia pun bisa memengaruhi kebijakan pangan, termasuk impor beras, sehingga kebijakan pemerintah tidak lagi pro-rakyat, melainkan pro-mafia.
“Ini isu yang lebih penting daripada ijazah dan kasus selingkuh. Si anak haram konstitusi protes karena ada mafia beras ditutup usahanya,” komentar @jon*_******
“Pidato ini asli saat wisuda Unhas 10 April, Pak Menteri terus tegakan lurus dengan kebenaran sesuai sumpah jabatan,” sambung @henr*_*******
“Hmm kalau betul, nggak kaget sih setiap pembagian bansos yang mengatasnamakan Wapres dan mantan Presiden,” timpal @erat*******
“Kayaknya yang kerjanya bener malah direshuffle. Yang bermasalah tapi jago jilat dipertahankan sekuat tenaga. Liat aja ntar,” tulis @fast*********
Sumber suara.com
