KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menekankan, Pengurus forum Keuchik dalam wilayah Aceh Besar, harus dari para Keuchik yang masih aktif yang tidak aktif disarankan mengundurkan diri.
Syech Muharram mengatakan hal tersebut menanggapi polimik yang berkembang, bahwa keuchik di Aceh Besar, sepertinya ada yang kehilangan arah dalam memahami regulasi tentang tupoksi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas.
“jika ada lembaga/forum Keuchik yang dibentuk di wilayah Aceh Besar, pengurusnya harus dari para Keuchik yang masih aktif yang tidak aktif disarankan mengundurkan diri”, ujar Syech Muharram, saat ditemui di kediamannya, komplek BTN Ajuen Peukan Bada, sebagaimana dikutip KSN News.id, Rabu, (09/04/2025).
Menurut Muharram, Fungsi Keuchik atau Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah memimpin penyelenggaraan Gampong/Desa. Sebagai pemimpin pemerintahan terkecil Keuchik/Kepala Desa memiliki tanggung-jawab kepada Kepala Pemerintahan Daerah (Bupati/Walikota).
“Keuchik bukan lembaga yang berdiri sendiri, namun memiliki hirarki pertanggungjawaban kerja kepada camat dan Bupati, serta pemerintah pusat. Saya meminta para Keuchik di Aceh Besar untuk lebih fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, baik menyangkut dengan pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan dan masalah sosial kemasyarakatan di Gampong”, ungkap Bupati dari jalur indenpenden tersebut.
“Sesuai dengan regulasi Keuchik tidak ada kewajiban untuk patuh atau taat kepada lembaga/organisasi lain, selain kepada pemerintahan di atasnya, camat, bupati dan pemerintah pusat.
Saya berharap tidak ada lagi Keuchik di Aceh Besar yang bersandar kepada lembaga yang non pemerintahan. Tidak ada yang berhak mengkoordinir para Keucik aktif, kecuali pemerintahan daerah”, tegas Syech Muharram dalam nada serius.[]
