JAKARTA — Penanews.co.id — Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Sidang I yang digelar pada Selasa (19/8/2025), Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Andi Muzakir, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.
Demokrat menilai, kenaikan gaji ASN harus menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Tak lupa, program peningkatan gaji ASN,” ujar Andi saat menyampaikan pandangan terkait program-program prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah pada tahun depan.
Ia menambahkan bahwa seluruh program pembangunan harus dirancang agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ketahanan pangan, di bidang energi, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM, di bidang pertanahan, serta di bidang pertahanan dan keamanan.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya percepatan proses sertifikasi halal sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif. Sertifikasi ini, menurut Andi, tidak hanya membangun ekosistem ekonomi yang kuat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan perihal nasib gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, saat mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat lalu.
Pada pidato tersebut, Prabowo menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026. Di antaranya bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian kerakyatan.
Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026.
“Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional,” tegas Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, akhir pekan lalu, dikutip Senin (18/8/2025).
Perlu diketahui, total belanja direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun. Penerimaan negara ditarget sebesar Rp3.147 triliun sehingga defisit APBN mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sumber CNBC Indonesia