BANDA ACEH – Penanews.co.id — Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar, mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) agar segera mempercepat pembangunan rumah bantuan layak huni yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.
Menurut Nasruddin, program tersebut mencakup pembangunan 2.000 unit rumah, di mana sebanyak 1.500 penerima manfaat telah melalui proses verifikasi oleh tim dari Dinas Perkim Aceh.
TTI mengingatkan pentingnya percepatan ini karena realisasi anggaran tahun 2025 masih tergolong rendah—baru menyentuh angka 41 persen dari total pagu APBA sebesar Rp 11,7 triliun—padahal tahun anggaran telah memasuki semester II
“ldealnya realisasi anggaran sudah 60 persen jika dihitung dari sisa waktu tahun ini. Pemerintah Aceh harus bekerja maksimal untuk menutupi kekurangan dalam waktu efektif 90 hari ke depan,” kata Nasruddin, dilansir AJNN, Sabtu, (09/08/2025).
Di sisi lain, dia juga menyoroti sistem e-katalog versi 5.0 yang selama ini digunakan oleh Dinas Perkim Aceh dalam memilih rekanan, yang saat ini sudah ditutup dan tidak dapat digunakan.
“Dinas Perkim harus mencari solusi lain, apakah melanjutkan dengan e-Katalog Konstruksi versi 6.0 atau menggunakan cara lain di luar e-purchasing,” katanya.
Ia mengatakan, dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut memungkinkan pengadaan langsung untuk paket senilai maksimal Rp 400 juta.
Menurutnya, percepatan pembangunan rumah layak huni akan berdampak signifikan terhadap perekonomian pedesaan. Daya beli masyarakat akan segera pulih karena uang beredar dari proyek ini sudah dapat dirasakan.
“KPA bisa membuat kontrak empat unit rumah per kontrak, dan setiap perusahaan dapat mengerjakan hingga lima paket sesuai Sisa Kemampuan Paket (SKP). Jadi percepatan ini harus segera dilakukan karena akan sangat berdampak pada perekonomiannya,” ujarnya.