JAKARTA – Penanews.co.id — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan pernyataan keras terkait maraknya praktik mafia beras yang disinyalir dibekingi oleh oknum-oknum di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog. Ia menilai, praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara karena menyebabkan kelangkaan serta lonjakan harga beras secara tidak wajar di tengah masyarakat.
“Ini bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi kejahatan kemanusiaan. Di saat rakyat menjerit karena harga beras melambung, justru ada oknum yang menari-nari di atas penderitaan. Mereka ini adalah pengkhianat bangsa dan harus disikat habis tanpa pandang bulu,” tegas Rahmad Sukendar, dalam keterangan tertulisnya Sabtu (27/7/2025).
Ia mendesak agar aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Satgas Pangan Mabes Polri segera turun tangan membongkar sindikat mafia beras yang selama ini bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Rahmad, permainan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan melalui pola kerja sama antara pengusaha kartel, makelar proyek, dan pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.
“Ada indikasi kuat bahwa kelangkaan beras selama ini bukan karena gagal panen atau cuaca buruk, tapi memang dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan keuntungan pribadi. Ini kejahatan luar biasa, dan harus ditangani dengan cara luar biasa juga,” lanjutnya.
Rahmad juga menekankan bahwa Presiden tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi persoalan serius ini. Ia meminta agar Presiden memberi mandat penuh kepada lembaga penegak hukum untuk menyikat tuntas siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan swasta maupun pejabat negara.
“Jika negara tunduk pada mafia pangan, maka kedaulatan kita hanya tinggal slogan. Ini waktunya membersihkan lembaga negara dari tikus-tikus rakus yang menggerogoti perut rakyat,” pungkasnya.
Masyarakat menanti langkah konkret, bukan hanya wacana. Penegakan hukum terhadap mafia beras akan menjadi cermin keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat banyak dari praktik korup dan biadab yang selama ini merajalela. (Red)
