BANDA ACEH – Pemegang saham Bank Aceh terutama Pemegang Saham Pengendali (PSP) diharapkan tidak berlarut-larut dalam mencari solusi dari kisruh kepengurusan Bank Aceh. Governace Structure harus segera dilengkapi agar bank terbebas dari sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bisa terhindar dari guncangan-guncangan dalam operasional akibat berbagai isu yang cenderung dipolitisasi baik diinternal maupun eksternal.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Syiah Kuala (PP IKA USK) Amal Hasan, SE, M.Si, Senin (07/07/2025) dalam diskusi bersama awak media menyikapi berbagai pendapat dan opini publik terkait belum tuntasnya polemik kepengurusan bank aceh.
Menurutnya, Bank Aceh harus bisa dibebaskan dari berbagai konflik interest yang berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa menghambat eksistensi bank dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan daerah.
“PSP dan Dewan Komisaris harus berupaya maksimal untuk meretas kebuntuan ini dan memastikan BAS tidak tersandera dengan isu politisasi yang kontra produktif dan berlarut-larut.
Kita berharap Pemegang Saham Pengendali (PSP) dapat memanfaatkan momentum saat ini untuk memperkuat BAS secara kelembagaan dengan prioritas percepatan proses untuk memenuhi kelengkapan Governance Structure kepengurusan secara lengkap baik di jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi,” ujar Amal Hasan.
Ekonom dan bankir yang pernah menjabat sebagai Direktur Bank Aceh dan ketua perhumas Indonesia provinsi aceh ini menambahkan, jika Governace Structure Bank Aceh sudah lengkap maka pengelolaan bank dapat berjalan secara simultan terukur dan terstruktur sesua dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tatakelola yang sehat terutama dalam ekspansi bisnis dan pengembangan berbagai segmen produk jasa yang inovatif sesuai kebutuhan pasar.
“Governace Structure Bank Aceh harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, kredibilitas dan kapabilitas yang handal sesuai aturan dan kebutuhan bank” tambahnya.
Amal Hasan juga berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dapat menialankan fungsinya secara objektif dalam proses assesment (fit and propertest) terhadap figur figur yang diajukan sebagai calon pengurus bank aceh. Kita yakin semua calon pengurus yang diajukan oleh PSP ke OJK adalah kader-kader terbaik dan tentu masing-masing punya kelebihan serta kekurangan, kita berharap semua bisa mengikuti dan melewati tahapan dan proses uji kelayakan dan.kepatutan dengan hasil yang baik pula. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi semua polemik dan dinamika kepengurusan BAS bisa tuntas.
Amal Hasan juga meminta agar seluruh stakeholder BAS baik pengamat perbankan, ekonomi, bisnis, politik dan kebijakan publik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemuda dan mahasiswa agar dapat menahan diri serta lebih bijak dalam memberikan pandangannya agar kisruh dan polemik Bank Aceh dapat diselesaikan secara tepat dan bermartabat. Pendapat dan komentar komentar yang cenderung tidak tepat, provokatif dan menyimpang dari substansi pokok persoalan justru kita khawatirkan akan terus menyeret bank yang kita cintai ini terjerumus dalam berbagai potensi risiko secara internal dengan efek yang sangat luas dan membutuhkan waktu yang lama untuk recoverynya. Kalau hal ini terjadi maka yang dikhawatirkan adalah BAS akan menghadapi ancaman “Turbolensi” hebat dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Intermediasi dalam mendukung berbagai program pembangunan ekonomi daerah.
“Mari kita bersabar dan biarkan proses berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur di dalam ketentuan UU dan POJK serta peraturan peraturan terkait lainnya,
Ini momentum yang tepat bagi pemegang saham dan PSP dibawah komando Mualem-Dek Fadh untuk menegaskan politycalwill Pemerintah Aceh dalam memperkuat fundamental kelembagaan Bank Aceh secara profesional, proporsional dan berkelanjutan, ” pungkas Amal Hasan.[]
