JAKARTA — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyoroti akar permasalahan utama yang masih membelit institusi Kepolisian Republik Indonesia, yakni persoalan kesejahteraan anggota. Menurutnya, gaji dan tunjangan yang layak merupakan kunci utama dalam mendorong perubahan kultur di tubuh Polri.
Rahmad menegaskan bahwa selama kebutuhan dasar para anggota belum terpenuhi dengan baik, maka budaya korupsi dan praktik suap akan sulit diberantas.
“Kepolisian Republik Indonesia bisa mengalami perubahan yang signifikan apabila gaji dan tunjangan untuk seluruh jajaran anggotanya benar-benar cukup dan layak. Selama kesejahteraan para anggota Polri masih jauh dari kata cukup, maka budaya korupsi dan praktik suap tidak akan pernah hilang dari institusi ini,” ujar Rahmad Sukendar. Kamis (26/6/25).
Ia juga menilai bahwa berbagai pelatihan, pendidikan moral, maupun peningkatan profesionalisme tidak akan memberi dampak yang berarti jika kondisi ekonomi para anggota kepolisian masih di bawah standar.
“Sebanyak apapun pemahaman dan pembelajaran yang diberikan kepada anggota kepolisian—baik dari sisi moral, etika, maupun profesionalisme—tidak akan mampu menghasilkan perubahan yang berarti jika kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi secara adil dan manusiawi,” lanjutnya.
Rahmad Sukendar mengajak semua pihak, terutama pemerintah dan pimpinan institusi Polri, untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan aparat kepolisian sebagai bagian dari upaya reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
Dalam merayakan HUT Bhayangkara ke 79 tahun ini Rahmad Sukendar berharap Kepolisian Republik Indonesia akan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tanpa ada diskriminasi apapun , termasuk dengan Motto Polri Milik Masyarakat bersama untuk mewujudkan keadilan bagi semua elemen masyarakat.[]