BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan tiga anggota baru dari Partai Aceh untuk masa jabatan 2024–2029.
Paripurna ini merupakan bagian dari proses pergantian tiga kursi anggota dewan terpilih dari Partai Aceh yang “mundur” karena pencalonan kepala daerah. Dengan ini penggantian anggota dewan yang mundur mengikuti kontestasi kepala daerah semuanya telah tergantikan.
Yang menjadi sorotan adalah pelantikan Salmawati, yang akrab disapa Bunda Salma, dan M. Yusuf alias Pang Ucok masing masing dari daerah pemilihan (Dapil) 5 (Aceh Utara-Lhokseumawe) dan Dapil 6 (Aceh Timur)
Selain Bunda Salma, dan pang Ucok turut juga dilantik politikus dari Dapil 10 Ir. Azhar Abdurrahman.
Salmawati, S.E., M.M. — menggantikan H. Ismail A. Jalil, S.E. (Ayahwa), yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Utara. M. Yusuf Pang Ucok, S.H. — menggantikan Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi., M.Si., yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Timur. Ir. Azhar Abdurrahman — menggantikan Tarmizi, S.P., yang kini menjabat sebagai Bupati Aceh Barat
Pengambilan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2281 Tahun 2025 dan Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.4-2979/OTDA Tahun 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA, H. Ali Basrah, S.Pd., M.M., dan turut dihadiri oleh Gubernur Aceh, unsur Forkopimda, Wali Nanggroe, serta para tokoh penting dari instansi vertikal, organisasi masyarakat, dan awak media.
Dalam sambutannya, pimpinan DPRA menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk kelanjutan amanat rakyat dan tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keberlangsungan fungsi legislatif.
“Kami yakin saudara-saudari yang baru dilantik dapat memperkuat kinerja DPRA dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna memperjuangkan aspirasi rakyat demi kemajuan Aceh,” tegas H. Ali Basrah dalam pidatonya.
Ali Basrah, menyampaikan selamat kepada ketiga anggota yang baru dilantik. Ia juga mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut terhadap calon legislatif yang belum sempat dilantik. Ketiganya merupakan kader dari Partai Aceh.[]
