JAKARTA – Pemerintah akan memberdayakan preman yang ingin berubah menjadi pribadi yang baik lewat program pembinaan.
“Sesuai arahan Bapak Menko Polkam, pemerintah harus hadir untuk dapat mengarahkan, agar mereka bisa dibina dan diberdayakan secara positif,” kata Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopohukam), Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, dalam keterangan tertulis, Senin (12/05/2025).
Eko mengunjungi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.
Dalam kunjungannya tersebut, dia menyampaikan pesan agar ada ruang pembinaan bagi para pelaku premanisme dan para preman yang ingin berubah.
Dia juga mengatakan bahwa sinergi antar-aparat pemerintah sangat diperlukan dalam memberantas praktik premanisme. Hal ini menjadi fokus prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung iklim investasi yang kondusif, Soalnya, banyak preman memalak lewat ormas.
“Ternyata masih banyak preman yang masuk ke ormas untuk minta jatah, nah ini kan harus dipikirkan upaya untuk memberantas ini,” kata Eko.
Pada kesempatan tersebut, Marsda Eko mengungkapkan bahwa Bakesbangpol Jatim telah melakukan pemetaan terhadap ormas yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
“Tadi juga disampaikan bahwa koordinasi rutin dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat terus diperkuat sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan konflik sosial,” tuturnya.
Eko mengatakan bahwa kepolisian setempat mengaku aktif menerima laporan masyarakat, namun masih terkendala dalam proses hukum.
“Minimnya barang bukti, sehingga sulitnya mendapatkan saksi yang berani memberikan keterangan, serta modus pelaku yang kerap berubah dan bersifat intimidatif,” ucap Eko.
Deputi Kominfo Kemenkopolkam ini menekankan bahwa premanisme merupakan ancaman nyata bagi ketertiban masyarakat dan roda perekonomian.
“Pemerintah tidak bisa membiarkan ketakutan dan intimidasi berkembang di tengah masyarakat,” ujar Marsda Eko Dono.
Marsda Eko Dono juga menambahkan bahwa Kemenko Polkam akan terus memantau dan mengevaluasi upaya pemberantasan premanisme di berbagai daerah.
“Langkah ini akan terus dikawal agar tidak berhenti sampai saat ini saja. Kita ingin rasa aman yang bebas dari premanisme dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.[]
Sumber Kompas.com
