SURABAYA – Ratusan purnawirawan TNI diantaranya termasuk 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum. Terkait dekasan ini anak Kaesang Pangarep Jokowi pun angkat bisacara.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.
“Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat,” ujar anak Jokowi itu di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jumat (25/4/2025).
Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai tuntutan tersebut, menekankan bahwa segala hal telah diatur oleh konstitusi.
“Ya sudah, semua kan berdasarkan konstitusi,” tambah adik kandung Gibran itu.
“Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi,” ujar adik Gibran ini.
Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan tuntutan. Salah satunya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Wapres Gibran, dengan alasan proses pemilihannya dinilai melanggar hukum.
Kaesang memilih tidak memperpanjang polemik, mengingat legitimasi kepemimpinan Prabowo-Gibran telah ditetapkan melalui mekanisme konstitusional.
Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel. Beberapa nama yang menandatangani usulan itu adalah mantan Wapres Try Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati delapan poin tuntutan forum purnawirawan TNI. Hal tersebut disampaikan Wiranto usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4).
Wiranto mengaku membahas beberapa poin tuntutan tersebut, antara lain permintaan kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli, melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke MPR.
“Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel, ya ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu,” kata Wiranto.
Wiranto mengatakan selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo tak dapat memberikan respons secara spontan atas usulan itu Ia menyebut Prabowo perlu mempelajari secara cermat isi dari setiap poin yang diajukan, mengingat isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.
“Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu,” ujarnya.[]
Sumber CNN Indonesia