BIREUEN — Bupati Bireuen menegaskan bahwa proses penempatan pejabat untuk mengisi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah tidak akan dikenakan biaya apa pun.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Mukhlis, dalam silaturahmi dengan wartawan usai perayaan Idul Fitri 1446 H di Meuligoe Bireuen, Rabu (2/4/2025) malam.
Mukhlis didampingi Wakil Bupati Ir. H. Razuardi, MT mengatakan tidak ada embel-embel atau pungutan dalam penempatan jabatan. Pejabat yang dilantik nanti dipilih berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, bukan karena transaksi uang,
“Saya tidak ada urusan dengan jual beli jabatan. Kalau memang mereka mampu dan profesional, akan saya tempatkan di jabatan yang sesuai. Makanya, kami tidak terburu-buru dan perlu menilainya secara seksama bersama tim baperjakat, setiap calon pejabat yang akan ditempatkan di semua satuan kerja,” sebut Mukhlis
Mukhlis menekankan komitmennya untuk menghindari praktik jual beli jabatan. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara ketat melalui tim baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) untuk memastikan calon pejabat memenuhi kriteria kompetensi.
Menurut dia, selama ini yang terjadi di Pemkab Bireuen, untuk naik pangkat saja dipungut biaya. Padahal, naik pangkat itu bertambah gaji semisal hanya Rp20 ribu, tetapi diminta uang sampai Rp500 ribu atau Rp1 juta.
“Itu tingkat yang terjadi selama ini. Kalau untuk jabatan, bayarannya sampai seharga mobil jika ditempatkan di SKPK yang potensial, semisal Dinas PUPR. Saya tahu betul itu terjadi selama ini” ungkapnya.
Mukhlis menegaskan, dirinya tidak butuh uang dari hasil jual beli jabatan. Karena itu, dia meminta kepada wartawan untuk terus memantau. Kalau memang nanti dirinya kedapatan dan terbukti mengambil uang dari hasil jual beli jabatan, langsung saja dipublish.
Mukhlis meyakinkan, dia komit dan tidak akan melakukan lagi hal-hal yang demikian. Dikatakannya, kalau sampai sekarang masih saja main uang untuk beli jabatan, kapan Bireuen ini bisa dibangun.
Kepada tim-timnya juga diingatkan, jangan ada yang meminta-minta uang untuk mengurus jabatan tertentu. Dia menegaskan, siapa saja calon pejabat yang ketahuan bermain uang, tidak jadi diilantik. Begitu nanti diperlakukan untuk mempertegas komitmennya yang tidak akan mentolerir ada permainan uang dalam penempatan pejabat.
“Biar bupati saja yang habis uang. Yang jangan kepala dinas habis uang. Kalau kepala dinas habis uang, tetap tidak akan baik Bireuen ini. Mereka tetap mencari uang untuk mengembalikan modal, betul kan? Sekarang jangan ada lagi alasan macam-macam karena kita tidak minta uang pada mereka. Itu nanti tolong dikawal,” pinta Mukhlis.
Untuk itu, kata Mukhlis, pejabat tidak perlu memeras masyarakat. Jangan sampai bikin satu surat pun harus dikasih uang. Sebab, dia tidak minta uang dari mereka untuk bisa menduduki jabatan tersebut.
“Jadi, jangan nanti ada yang bilang banyak sekali habis uang untuk membeli jabatan itu. Tidak ada urusan karena saya tidak mengambil uang dari mereka. Itu bisa dielusuri. Setelah ada jabatan baru nanti, bisa Anda tanyakan dan pastikan,” ujar Mukhlis yang berlatar belakang pengusaha jasa konstruksi ini.
Dalam kesempatan tersebut, Mukhlis juga memohon dukungan semua elemen masyarakat, termasuk wartawan, untuk sama-sama membangun Bireuen ke arah yang lebih baik. Dia menyadari, pers sebagai mitra pemerintah, sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan daerah ini.
“Mari sama-sama kita membangun Bireuen. Saya selaku bupati dan wartawan sebagai mitra pemerintah. Jadi, keberadaan wartawan sangat penting bagi kami dalam misi membangun Bireuen,” sebut Mukhlis.
Dia mengaku, sangat terbuka terhadap kritikan dan masukan dari siapa pun, baik media maupun masyarakat secara umum. Harapannya, kritikan itu sifatnya membangun. Yang lebih penting, setiap kritikan ada solusinya. Jangan yang pandai hanya mengkritik, tetapi tidak memberitahukan bagaimana cara penyelesaiannya.
Lebih lanjut Mukhlis yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Bireuen ini menyampaikan, persoalan Pilkada 2024 telah usai. Dia memaklumi, dalam Pilkada Bireuen lalu telah terjadi beberapa kubu di masyarakat, tak terkecuali di kalangan wartawan. Itu dinilainya sangat positif dan bisa dimaklumi dalam hal berdemokrasi.
“Tapi, hari ini kita tidak membicarakan lagi masalah kubu A kubu B. Sekarang saya adalah Bupati Bireuen, bupati semua kita. Jadi, bukan bupati golongan ini golongan itu, tidak ada lagi. Itu yang harus kita camkan bersama,” jelas Bupati Mukhlis.
Menurut Mukhlis, kebanyakan yang pandai cuma menyalahkan. Saat ditanyakan bagaimana juga yang benar, tidak tahu juga menjawabnya. Ketika dibilang itu salah, harus ada solusinya yang benar bagaimana. Itu, katanya yang paling penting.
“Saya ini manusia biasa yang tak luput dari kekurangan. Sama juga seperti Anda semua karena kita baharu, pasti ada kekurangan masing-masing. Tidak mungkin sempurna. Jadi, di mana ada kekurangan mari sama-sama kita perbaiki,” ajaknya.
Sumber Kabarbireuen