BANDA ACEH – Pemerintah Aceh telah menyiapkan lima program pengentasan kemiskinan untuk tahun 2025, dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek, menjelaskan bahwa langkah-langkah strategis tersebut akan difokuskan pada berbagai aspek yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Di antara lima langkah tersebut adalah mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, pembangunan rumah duafa, dana BOS, dan bantuan ekonomi lainnya,” kata T Ahmad Dadek pada Jumat (3/1/2025).
Selain itu, strategi kedua adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan untuk UMKM dan program lainnya yang dapat membantu menambah penghasilan, termasuk pelatihan kerja. “Peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat menjadi fokus penting dalam menanggulangi kemiskinan,” tambahnya.
Langkah ketiga yang akan diterapkan adalah pengendalian kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan pasar murah, yang memungkinkan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, berkat subsidi dari pemerintah.
Tak kalah penting, pemerintah Aceh juga akan meminimalisir biaya ekonomi yang tinggi dengan membangun jalan penghubung lintasan provinsi, khususnya di daerah-daerah terpencil.
“Pembangunan infrastruktur ini akan meningkatkan konektivitas dan memperlancar distribusi barang, sehingga biaya hidup masyarakat bisa lebih terjangkau,” ujar T Ahmad Dadek.
“Kelima masalah membantu pasca bencana, karena bencana juga menyumbang kemiskinan, jadi kita ada kegiatan bantuan darurat bencana,dan pasca bencana. Misalnya, membantu modal usaha,” ujarnya.
Dengan kelima program ini, diharapkan Aceh dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025.
“Secara garis besar, ada lima strategi seperti itu yang kita lakukan dalam hal penanggulangan kemiskinan,” tambahnya.
Pada moment tersebut, Teuku Dadek menuturkan bahwa terkait persoalan kemiskinan, Pemerintah Aceh memegang dua sumber data utama, yakni survei Badan Pusat Statistik (BPS), dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kemudian, Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,5 persen dari total saat ini mencapai 14,23 persen atau berjumlah 804.530 orang.
“Target pengurangan angka kemiskinan kita, kalau saat ini sekitar 14,23 persen. Kita harapkan jumlahnya bisa turun minimal 0,5 pada 2025. Tetapi, kalau bisa satu digit, Alhamdulillah,” ujarnya.
Dadek menegaskan, target utama Pemerintah Aceh dalam penanggulangan kemiskinan berfokus pada perbaikan pendapatan masyarakat, terutama yang sudah terdaftar di DTKS.
Ia mengingatkan, penurunan angka kemiskinan di Aceh tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja, tetapi perlu keterlibatan seluruh masyarakat.
“Misalnya hasil produksi padi meningkat, kita membantu bibit, pupuk, kelancaran irigasi mengalir baik, harga sawit juga terjaga baik. Semua itu juga menyumbang kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sementara disisi lain, Dadek juga menuturkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, Pemerintah Aceh sudah sangat terbuka terkait kegiatan yang dilaksanakan.
Baru-baru ini, Pj Gubernur Aceh juga mempublikasikan penerima calon rumah duafa, kemudian pemerintah Aceh mengumumkan rekrutmen calon tenaga kerja yang dilatih serta pemagangan.
Kemudian, penyaluran bantuan dari Baitul Mal Aceh saat ini juga sudah sangat terbuka. Sekarang, Pj Gubernur Aceh terus mencoba melibatkan seluruh masyarakat dalam kesempatan setiap programnya.
Terakhir, ia juga mengingatkan kepala SKPA di Aceh dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan seperti pemberian bantuan usaha harus berorientasi pada DTKS atau data kemiskinan ekstrem lainnya.
“Jadi semua pejabat pemerintah tentunya harus fokus ke sana, karena data orang miskin sudah tersedia dalam DTKS tersebut,” demikian kata T Ahmad Dadek.[]