Oleh : Usman Lamreung Foto
Setelah pelaksanaan Pilkada Aceh 2024, dinamika politik terus bergerak secara dinamis. Saat ini, proses menunggu penetapan dan pelantikan gubernur serta wakil gubernur Aceh definitif masih berlangsung.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan pemerintahan transisi dapat menyinergikan program pembangunan 2025, yang nantinya akan diteruskan oleh pemerintah baru.
Setidaknya, diperlukan penyesuaian antara visi dan misi program pembangunan dengan rencana kerja gubernur dan wakil gubernur Aceh definitif.
Tugas ini menjadi tanggung jawab pemerintah transisi di bawah Pj Gubernur Safrizal. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pj Gubernur Aceh untuk berkomunikasi dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih, guna menyelaraskan program pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang.
Sayangnya, koordinasi ini terhambat oleh fakta bahwa Kepala Bappeda saat ini ditunjuk sebagai Pj Bupati Pidie Jaya, yang berpotensi mengganggu komunikasi dengan tim calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Untuk itu, Pj Gubernur harus segera menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bappeda agar proses sinkronisasi visi dan misi calon gubernur terpilih dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.
Penunjukan Plh Kepala Bappeda ini sangat mendesak, karena akan menjadi jembatan penting dalam menyelaraskan program dan visi pemerintah mendatang.
—————
Penulis ada Direktur Lembaga Emerat Development Reseach