JAKARTA – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Tubagus Rahmad Sukendar memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas langkah tegasnya dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan elite politik.
KPK secara resmi menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam dua kasus besar: suap dan perintangan penyidikan.
Dua Kasus Besar yang Menjerat Hasto
Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada Selasa (24/12/2024) sore, dijelaskan bahwa Hasto Kristiyanto dijerat dalam dua perkara:
Kasus Suap Penetapan Anggota DPR Terpilih 2019-2024
Hasto diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Kasus ini mencuat pada 2020 dan menjadi salah satu sorotan besar publik karena melibatkan nama Harun Masiku, politisi PDIP yang kini masih buron.
Kasus Dugaan Perintangan Penyidikan
Selain dugaan suap, Hasto juga diduga aktif melakukan upaya menghalangi penyidikan kasus tersebut. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran serius yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum.
Konferensi pers pengumuman penetapan Hasto sebagai tersangka dihadiri oleh Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.
Apresiasi atas Ketegasan KPK
Ketua Umum BPI KPNPA RI memuji langkah KPK sebagai bukti keseriusan lembaga anti-rasuah dalam memberantas korupsi di Indonesia, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Penetapan ini juga menunjukkan keberanian KPK dalam mengungkap kasus-kasus lama yang sempat tertunda penyelesaiannya.
Menurut Ketua Umum BPI KPNPA RI, upaya ini diharapkan tidak hanya menguak kebenaran di balik kasus tersebut, tetapi juga mendorong penguatan kepercayaan publik terhadap KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Tekanan Publik terhadap Kasus Harun Masiku
Penetapan Hasto sebagai tersangka juga membuka kembali perhatian publik terhadap Harun Masiku, buronan yang hingga kini masih belum ditemukan. Harun diduga memiliki peran penting dalam kasus suap terhadap Wahyu Setiawan, yang bertujuan untuk meloloskan dirinya sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.
Banyak pihak mendesak KPK untuk mempercepat proses pencarian Harun Masiku, yang sejak 2020 telah menjadi simbol perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa lembaga tersebut terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menangkap Harun dan menghadirkannya ke meja hijau.
Dampak pada Dunia Politik dan Penegakan Hukum
Kasus ini memberikan dampak signifikan terhadap dunia politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penetapan Hasto sebagai tersangka di tengah persiapan pemilu 2024 menambah tekanan pada partai politik tersebut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Bagi KPK, kasus ini menjadi ujian besar untuk menunjukkan ketegasan dan independensinya dalam memberantas korupsi, terlepas dari tekanan politik yang mungkin muncul. Penanganan kasus ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus memberikan pesan kuat bahwa hukum berlaku untuk semua pihak tanpa pandang bulu.
Harapan Publik
Masyarakat berharap agar KPK tetap konsisten dan transparan dalam menangani kasus ini hingga tuntas. Dengan penetapan Hasto sebagai tersangka, publik menanti langkah-langkah konkret berikutnya, termasuk kemungkinan menyeret nama-nama lain yang terlibat dalam skandal ini.
Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk KPK, dan menciptakan budaya politik yang bersih dan berintegritas di masa depan.[]