BANDA ACEH — Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah resmi menetapkan tujuh panelis untuk debat perdana calon Gubernur Aceh 2024. Debat ini dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2024 di Hotel Amel Convention Hall, Blang Oi, Banda Aceh.
Ketujuh panelis yang terpilih adalah Prof. Herman Fithra, Prof. Amhar Abubakar, Prof. Zulfikar, Effendi Hasan, Teuku Zulkarnaen, Reza Idria, dan Ir. Suraiya Kamaruzzaman. Mereka berasal dari latar belakang akademis, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu strategis yang relevan dengan Aceh.
Hendra Darmawan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KIP Aceh, mengungkapkan bahwa KIP Aceh juga telah menyiapkan tema utama untuk debat tersebut, yang diharapkan dapat mengedukasi dan memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai calon pemimpin Aceh.
Penetapan tema debat ini didasarkan pada hasil koordinasi antara KIP Aceh dengan Liaison Officer (LO) pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik.
“Tema debat perdana ini berfokus pada dua hal utama, yaitu upaya menyelesaikan persoalan Aceh dan upaya memajukan Aceh,” kata Hendra, Senin (21/10/2024).
Kedua tema ini diharapkan memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk memaparkan visi, misi, serta program mereka dalam menangani berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Aceh, sekaligus menggali solusi untuk memajukan daerah.
Tema pertama, “Upaya Menyelesaikan Persoalan Aceh,” akan membahas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global. Dalam konteks ini, isu-isu seperti penerapan Syariat Islam, keistimewaan dan kekhususan Aceh, serta konektivitas pelayanan publik akan menjadi topik utama yang diulas oleh para kandidat.
Sementara itu, tema kedua, “Upaya Memajukan Aceh,” akan menitikberatkan pada peningkatan pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Cakupan tema ini meliputi pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, sains dan teknologi, serta upaya mencapai kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat terpinggirkan.
Hendra menjelaskan bahwa penyusunan tema dan subtema debat ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) serta visi, misi, dan program kedua pasangan calon. KIP Aceh beberapa kali berkoordinasi dengan LO dari masing-masing pasangan calon untuk memastikan tema yang diangkat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.
Penetapan tema debat ini dilakukan dalam rapat koordinasi KIP Aceh dengan partai politik dan pasangan calon pada 21 Oktober 2024 di Aula KIP Aceh.
“Debat publik ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat lebih jelas bagaimana pasangan calon akan mewujudkan visi dan misi mereka dalam memajukan Aceh,” pungkasnya.[]
