GoAtjeh, Yogyakarta — Ratusan mahasiswa dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatukan suara dalam aksi menyalakan lilin di bawah pohon Bodhi di kompleks Balairung, UGM, Sleman, DIY, pada Senin (26/08/2024) malam. Aksi ini merupakan ungkapan keprihatinan mendalam terhadap kondisi darurat demokrasi yang tengah melanda Indonesia.
Para peserta yang hadir berasal dari berbagai fakultas, termasuk FMIPA, Psikologi, dan Hukum, menunjukkan solidaritas mereka melalui cahaya lilin yang melambangkan harapan dan komitmen terhadap demokrasi. Acara ini berhasil menciptakan suasana penuh refleksi dan keseriusan.
Koordinator acara, Monica Ratna Theodora, mengungkapkan bahwa aksi ini berfokus pada reaksi terhadap rencana pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI. RUU ini dinilai dapat menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pencalonan, yang dinilai akan berdampak besar pada proses demokrasi di Indonesia.
“Aksi kita kali ini juga tidak terlepas dari UU Pemilu yang mau diacak-acak dan mendekati Pilkada,” kata Monica ditemui di Balairung, UGM, Senin malam, lansir CNNIndonesia.
Mereka mengkritik revisi UU Pilkada yang dilakukan anggota DPR sudah jelas untuk kepentingan kelompok tertentu.
Menurut Monica, aksi menyalakan lilin dilangsungkan di bawah Pohon Bodhi sebagai simbol Buddha untuk kapasitas manusia dalam mencapai pencerahan.
“Kenapa memilih lilin sebagai penerangan kita karena itu sebagai arti untuk penerangan menerangi dari pohon ilmu pengetahuan yang sudah lama gelap, kita terangi dengan cahaya lilin untuk menerangi semangat kita,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, para mahasiswa juga melakukan konsolidasi untuk aksi turun ke jalan dan diskusi menyikapi situasi demokrasi belakangan.
Ricardo Simarmata adalah salah satu dosen yang mengikuti acara ini. Menurutnya, dosen dan mahasiswa telah disatukan penggunaan akal sehat menyikapi situasi demokrasi dewasa ini.
Dosen Fakultas Hukum UGM itu tergerak dalam aksi ini demi memberikan jaminan keamanan bagi para mahasiswa untuk keberlangsungan aktivitas kampus mereka.
“Jadi karena itu nggak ada lagi identitas mahasiswa dan dosen karena sama-sama menggunakan alat yang sama itu akal yang sehat gitu,” ujarnya.
Dan kami di Fakultas Hukum merasa perlu mendukung supaya mahasiswa juga nggak takut, nggak khawatir kalau dia ikut terlibat gini nanti nggak bisa ikut ujian atau bahkan ada teguran atau sanksi, kita bantu mahasiswa itu salah satunya juga di luar soal isunya ya juga itu untuk memastikan mereka tidak khawatir dengan langkah yang diambil itu,” ungkapnya.[]
