GoAtjeh, Jakarta — Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dengan aturannya memaksa anggota paskibraka Nasional putri yang muslimah dengan terpaksa haus rela tidak berjilbab telah menimbulkan kegaduhan dibanyak kalangan.
Paskraka Nasional putri tidak mengenakan jilbab baru diketahui saat proses pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Atas kejadian tersebut, Yudian Wahyudi sudah minta maaf terkait 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tingkat Nasional 2024 yang lepas jilbab atau hijab.
“BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut,” ujar Yudian dikutip dari siaran pers BPIP, lansir jpnn.com, Rabu (14/08/2024).
Menurut Yudian, penampilan Paskibraka putri tanpa jilbab itu adalah kesukarelaan mereka sendiri dalam rangka mematuhi peraturan yang ada.
BPIP memastikan paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saja.
“Dalam kesempatan lain, paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya,” tuturnya.
Permintaan maaf Yudian dilakukannya setelah banyak pihak mengecam kejadian belasan remaja putri Paskibraka 2024 lepas hijab.
Sorotan salah satunya datang dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menilai jika benar ada pelarangan berjilbab terhadap 18 Paskibraka atas ‘arahan’ BPIP, maka harus diusut.
“Ini harus diusut secara tuntas baik oleh pemerintah, maupun pihak berkewenangan lainnya. Dan bila itu benar, Presiden Jokowi perlu segera mengkoreksi, melakukan tindakan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, kemarin.
HNW mengatakan klarifikasi dari BPIP sangat diperlukan karena pernyataan dari petinggi BPIP sebelumnya juga membikin gaduh dan sangat kontroversial karena tidak sesuai dengan Pancasila.
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami SE, M.Si, tidak tinggal diam dan angkat bicara meminta semua pihak menghargai kekhususan Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No 11 tahun 2006.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Bustami saat dimintai komentarnya terkait larangan bagi anggota Paskibra asal Aceh mengenakan hijab. “Kita minta semua pihak menghargai kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA,” kata Bustami, Rabu, 14 Agustus 2024.
Diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi pernah bikin gaduh atas pernyataan kontroversialnya, seperti “agama adalah musuh terbesar Pancasila”, “Fatwa MUI terkait salam beda agama sebagai membahayakan Pancasila”, dan lain sebagainya, lansir jpnn.com.
“Dan sekarang, bila berita itu memang benar, BPIP malah sudah berani ‘melarang’ Paskibraka perempuan mengenakan jilbab,” ucap HNW.
Diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada 2020 lalu pernah menyebut agama sebagai musuh utama Pancasila.
Namun, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2016-2020 itu dalam klarifikasi waktu itu mengaku tak bermaksud mempertentangkan agama dengan Pancasila.[]
